Kunjungan BPS Mamasa untuk Implementasi Kartu Kredit Pemerintah

[Mamasa, 17 September 2024] – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mamasa, Aan Setyawan, bersama timnya melakukan kunjungan resmi ke Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Rakyat Indonesia (BRI) Mamasa. Kunjungan ini bertujuan untuk membahas penerapan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sebagai alat transaksi keuangan dalam lingkup pemerintahan yang lebih efisien, cashless, dan transparan.

Dalam pertemuan tersebut, Aan Setyawan menyampaikan pentingnya modernisasi sistem keuangan di instansi pemerintahan, sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan anggaran. Melalui penerapan Kartu Kredit Pemerintah, BPS Mamasa berkomitmen mendukung program pemerintah untuk meminimalkan penggunaan uang tunai dalam transaksi operasional. "Kartu Kredit Pemerintah akan memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran, serta mendorong transparansi dalam setiap transaksi," ujar Aan Setyawan.

Pihak BRI KCP Mamasa yang diwakili oleh kepala cabangnya, menyambut baik inisiatif ini. Mereka menyatakan kesiapan untuk mendukung implementasi Kartu Kredit Pemerintah bagi BPS Mamasa, serta memberikan pendampingan teknis terkait penggunaan kartu kredit tersebut.

Kartu Kredit Pemerintah (KKP) telah diamanatkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai salah satu instrumen untuk memperbaiki sistem pembayaran pemerintah, dengan tujuan mempercepat dan mempermudah proses pengeluaran keuangan tanpa mengorbankan transparansi dan akuntabilitas.

Melalui kunjungan ini, BPS Mamasa berharap dapat segera menerapkan sistem KKP dalam setiap kegiatan transaksi keuangan di masa mendatang, sehingga tata kelola keuangan yang lebih modern dan akuntabel dapat terwujud di lingkup pemerintahan.

Kegiatan ini merupakan salah satu langkah konkret BPS Mamasa dalam menjalankan program reformasi birokrasi yang sejalan dengan arahan pemerintah pusat dalam menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.