FGD Sensus Ekonomi 2026: BPS dan Komisi X DPR RI Perkuat Sinergi untuk Data Ekonomi

 

Kegiatan diawali dengan welcome speech oleh Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat, Suri Handayani. Dalam sambutannya, ia menyampaikan perkembangan pelaksanaan SE2026 di Sulawesi Barat yang telah memasuki tahap akhir pendataan. Kabupaten Mamasa menjadi salah satu wilayah dengan progres penyelesaian tertinggi, yakni sekitar 99,61 persen.

 

“Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Sulawesi Barat sudah hampir selesai. Kabupaten Mamasa mencatat progres penyelesaian sekitar 99,61 persen. Capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh mitra statistik dan pegawai BPS Kabupaten Mamasa, serta tidak terlepas dari kontribusi masyarakat Mamasa yang telah menerima petugas kami dengan baik dan memberikan informasi yang dibutuhkan selama proses pendataan,” ujar Suri.

 

Menurutnya, dukungan berbagai pihak menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran pelaksanaan SE2026. Keterlibatan masyarakat sebagai responden, kerja petugas di lapangan, serta koordinasi antara BPS dan berbagai pemangku kepentingan turut mendukung penyelesaian pendataan sekaligus menjaga kualitas data yang dihasilkan.

 

Setelah welcome speech, kegiatan dilanjutkan dengan keynote speech oleh Anggota Komisi X DPR RI, Ratih Megasari Singkarru. Dalam sesi tersebut, pembahasan diarahkan pada evaluasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, khususnya di Provinsi Sulawesi Barat, serta isu mengenai desil sebagai salah satu topik yang menjadi perhatian dalam diskusi.

 

Melalui FGD ini, DPR RI bersama BPS Provinsi Sulawesi Barat mendorong terbangunnya pemahaman yang lebih baik mengenai pelaksanaan SE2026 dan berbagai isu yang berkaitan dengan pemanfaatan data. Forum tersebut juga menjadi ruang untuk mengevaluasi proses pendataan yang telah berlangsung serta memperkuat sinergi antara pemangku kepentingan dalam mendukung tersedianya data ekonomi yang berkualitas.

 

Pelaksanaan SE2026 diharapkan dapat menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi dan struktur perekonomian hingga tingkat wilayah. Data yang dihasilkan selanjutnya dapat menjadi salah satu landasan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan berbasis data.